Remunerasi merupakan salah-satu unsur yang cukup penting untuk diketahui oleh para manajer rumah sakit karena menyangkut biaya kehidupan dan penghidupan seluruh karyawan. Tantangan ke depan bagi rumah sakit (RS) akan semakin kompleks, apalagi di era Jaminan Kesehatan Nasional, di mana jasa pelayanan dokter tidak lagi dibayar secara fee for service. Namun pembayaran oleh Badan Penyelenggara ...
Baca SelengkapnyaKeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Rumah Sakit sekarang sudah menjadi hal yang wajib bagi sebuah Rumah Sakit, mengingat banyak sekali potensi bahaya yang ada di rumah sakit. Untuk itu perlu adanya sebuah pedoman manajemen K3 Rumah Sakit bagi pengelola maupun karyawan Rumah Sakit, agar penyelenggaraan K3 Rumah Sakit lebih efektif, efisien dan terpadu. Menurut WHO / ILO (1995) Kesehatan Kerja ...
Baca SelengkapnyaBimtek dan Diklat Implemtasi Transaski Nin Tunai pada Pemerintah Daerah diatur dalam surat Edaran Kemendagri No. 910/1867/sj, ini Akan dilakukan paling Lambat 1 Januari 2018, Meliputi Seluruh Transaski Non Tunai Penyusunan Program dan Kegiatan dalam rangka Implementasi Transaksi Non Tunai (Permendagri No. 33 Tahun 2017) Kami dari LPKP Bintek center aparatur daerah : Akan melaksanakn kegiatan ...
Baca SelengkapnyaPELATIHAN MANAJEMEN KEU DESA & BUMDES Kami telah menyiapkan modul-modul , yang meliputi 1. Pelatihan Perencanaan Pembangunan Desa (menyusun RPJMDes dan APBDes) 2. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa dari Perencanaan sampai Pelaporan 3. Pelatihan Pengelolaan BUMDES. SOFTWARE AKUNTANSI DESA Kami saat ini tengah mengembangkan Software ...
Baca SelengkapnyaPENINGKATAN NILAI MUTURITAS SPIP : Sistem Pengendalian Intern dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat ...
Baca SelengkapnyaPajak dan retribusi merupakan pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah UU. No. 12/1985 dan UU. No. 12/1994. Dalam perkembangannya, Undang-Undang No. 28 Tahun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan bahwa selambatnya pada Tahun 2014 pengelolaan PBB ...
Baca SelengkapnyaSebagaimana diketahui perubahan bentuk badan hukum BPJS, merupakan amanat undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional bahwa prinsip penyelenggaraan jaminan sosial dilaksanakan dengan hati-hati, terbuka dan akuntable. Dan melihat Koplexitas BPJS Pemerintah, sebagaimana aturan PERMENKES No. 19 Tahun 2014, Kini telah dirubah menjadi PERMENKES 21 tahun 2016 Tentang ...
Baca SelengkapnyaPeran Satpol PP Dalam Penegakan Perda Dalam memberikan arah pemahaman dan tanggungjawab secara positif dan konstruktif oleh semua penegak hukum/aparatur pemerintah, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai ujung tombak penegak Peraturan Daerah, Peningkatan peran dan pelaksanaan tugasnya secara lebih bermartabat, jauh dari tindakan represif yang mengandung kekerasan. ...
Baca SelengkapnyaBIMTEK PENINGKATAN DAN PENGUATAN KOMPTENSI MANAJEMEN KONTRAK, HPS, EVALUASI PENAWARAN ATAS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SESUAI PERPRES TERBARU 1. Manajemen Proyek 2. Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) 1. Strategi Merumuskan HPS, KAK dan Rancangan Kontrak 2. Penyusunan Dokumen Pengadaan. • E-purchasing • ...
Baca SelengkapnyaCopyright © 2018-2024 Info Bimtek dan Diklat Nasional, Jadwal Bimtek 2024. All rights reserved. Powered By Memo Indo Media