Terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 membawa perubahan yang mendasar terkait dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program/kegiatan dalam dokumen perencanaan RKPD tahun 2021. Dalam penyusunan RKPD 2021 dan APBD 2021 pun, sesuai amanat Permendagri Nomor 70 tahun 2019, Pemerintah Daerah harus mulai melakukan penyusunan dengan memanfaatkan aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Dalam ...
Baca SelengkapnyaDalam rangka tertib perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah dimaksud, perlu disusun pedoman klasifikasi, kodefikasi, dan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah bagi pemerintah daerah secara elektronik dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dengan demikian diharapkan dapat berkontribusi secara langsung dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan ...
Baca SelengkapnyaPemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Di dalam meningkatkan pengembangan karier, pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 ...
Baca SelengkapnyaSehubungan dengan diterbitkan PP No. 28 tahun 2020 atas perubahan PP No. 27 tahun 2014. Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan ujung tombak terwujudnya Good Governance serta Terselenggaranya Tata Pemerintahan dimulai dari pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang baik. Mulai dari proses Perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban ...
Baca SelengkapnyaPENILAIAN PAJAK DAERAH Merupakan bagian dari Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah (PKPD). Mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ( PBB P2 ) tidak akan lepas dari aspek pelayanannya. Sedangkan aspek pelayanan tidak akan lepas dari beberapa penetapan kebijakan dengan tujuan mempermudah Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya sehingga kepatuhan dapat dimaksimalkan dengan segala ...
Baca SelengkapnyaBimtek Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RB Nomo 1 Tahun 2020 Guna Meningkatkan Pelayanan publik yang lebih baik. Dalam kaitannya dengan penataan kelembagaan, kepegawaian, dan perencanaan pelatihan dan pendidikan, penyusunan sasaran kerja, penetapan standar kompetensi, penetapan kelas jabatan dan ...
Baca SelengkapnyaPENYUSUNAN APBD TA. 2020. Bimtek Sistem Penyusunan KUA,PPAS, RKA, DPA dan Evaluasi RAPBD LATAR BELAKANG Penyusunan APBD TA 2020 di daerah harus disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah telah membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 yang menetapkan tema telah menetapkan tema kebijakan fiskal tahun 2020, yaitu penguatan kebijakan fiskal dalam ...
Baca SelengkapnyaBIMTEK TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ATAS PP NO. 12 TAHUN 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah pemerintah, telah merivi atas PP No. 58 tahun 2005 dan ...
Baca SelengkapnyaBimtek/Pelatihan“Penerapan OSS (Online Single Submission) Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE), atau yang lebih dikenal dengan nama OSS (Online Single Submission) akhirnya resmi beroperasi. OSS hadir dalam rangka untuk mempercepat dan memudahkan pelaku usaha dalam mendapatkan ...
Baca SelengkapnyaCopyright © 2018-2024 Info Bimtek dan Diklat Nasional, Jadwal Bimtek 2024. All rights reserved. Powered By Memo Indo Media