PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BLUD BERDASARKAN SAK DAN SAP.Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) wajib menyusun laporan keuangan dalam 2 versi, yaitu berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk kepentingan konsolidasi dengan laporan keuangan SKPD/Pemda, hal ini dikarenakan aset BLUD ...
Baca SelengkapnyaSumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen organisasi yang sangat penting. Dimana SDM merupakan pilar utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam upaya mewujudkan visi dan misinya. Karenanya harus dipastikan sumber daya ini dikelola dengan sebaik mungkin agar mampu memberi kontribusi secara optimal. Maka diperlukanlah sebuah pengelolaan secara sistematis dan terencana agar tujuan yang ...
Baca SelengkapnyaRumah sakit sebagai salah satu subsistem pelayanan kesehatan menyelenggarakan dua jenis pelayanan untuk masyarakat yaitu pelayanan kesahatan dan pelayanan administrasi. Dalam perkembangannya pelayanan rumah sakit tidak terlepas dari pembangunan ekonomi masyarakat. Perkembangan ini yang kemudian tercermin pada perubahan fungsi klasik rumah sakit yang pada awalnya hanya memberikan pelayanan yang ...
Baca SelengkapnyaRemunerasi merupakan salah-satu unsur yang cukup penting untuk diketahui oleh para manajer rumah sakit karena menyangkut biaya kehidupan dan penghidupan seluruh karyawan. Tantangan ke depan bagi rumah sakit (RS) akan semakin kompleks, apalagi di era Jaminan Kesehatan Nasional, di mana jasa pelayanan dokter tidak lagi dibayar secara fee for service. Namun pembayaran oleh Badan Penyelenggara ...
Baca SelengkapnyaBimtek dan Diklat Implemtasi Transaski Nin Tunai pada Pemerintah Daerah diatur dalam surat Edaran Kemendagri No. 910/1867/sj, ini Akan dilakukan paling Lambat 1 Januari 2018, Meliputi Seluruh Transaski Non Tunai Penyusunan Program dan Kegiatan dalam rangka Implementasi Transaksi Non Tunai (Permendagri No. 33 Tahun 2017) Kami dari LPKP Bintek center aparatur daerah : Akan melaksanakn kegiatan ...
Baca SelengkapnyaPENINGKATAN NILAI MUTURITAS SPIP : Sistem Pengendalian Intern dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat ...
Baca SelengkapnyaSebagaimana diketahui perubahan bentuk badan hukum BPJS, merupakan amanat undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional bahwa prinsip penyelenggaraan jaminan sosial dilaksanakan dengan hati-hati, terbuka dan akuntable. Dan melihat Koplexitas BPJS Pemerintah, sebagaimana aturan PERMENKES No. 19 Tahun 2014, Kini telah dirubah menjadi PERMENKES 21 tahun 2016 Tentang ...
Baca SelengkapnyaCopyright © 2018-2024 Info Bimtek dan Diklat Nasional, Jadwal Bimtek 2024. All rights reserved. Powered By Memo Indo Media