Peran Satpol PP Dalam Penegakan Perda Dalam memberikan arah pemahaman dan tanggungjawab secara positif dan konstruktif oleh semua penegak hukum/aparatur pemerintah, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai ujung tombak penegak Peraturan Daerah, Peningkatan peran dan pelaksanaan tugasnya secara lebih bermartabat, jauh dari tindakan represif yang mengandung kekerasan. ...
Baca SelengkapnyaKepada Yth; Bapak/ibu/sdr. Perkenankan kami dari media diklatcenter aparatur daerah Lembaga Pengembangan Kebijakan pemerintah (LPKP) adalah Lembaga berbadan usaha institusi di bawah SK Dirjen AHU Kemenkes RI Dibawah ini adalah beberapa judul diklat / bimtek perpajakan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan anda. Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD, Mekanisme Pendataan Dan ...
Baca SelengkapnyaBimtek Mekanisme Proses Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit Dalam rangka membantu rumah sakit meningkatkan keterampilan dan kualifikasi staf dalam rekruitmen, evaluasi dan penugasan staf, di samping itu Peraturan Menteri Kesehatan (permenkes) nomor 75 tahun 2014 tentang standardisasi puskesmas sebagai layanan kesehatan primer. Sedangkan bagi rumah sakit, akreditasi ini merupakan penilaian ...
Baca SelengkapnyaDengan hormat, Kepada Yth : Gubernur,Walikota,Bupati,Sekretariat Daerah/SEKDA(Badan Pemerintah Daerah Terkait/BPMPD/Apdesi/Forum Desa Prioritas Pengunaan Dana Desa Beberapa materi menjadi Penawaran Kami dari LPKP diklatcenter Tentang : KONFIRMASI JADWAL DAN TEMPAT: BILA DI DAERAH DESA/KAB/KOTA SETEMPAT. Kami juga Menyiapkan KAJI BANDING Ke Bundes Terbaik. Permintaan Surat Penawaran dan ...
Baca SelengkapnyaPada tahun 2005 dikeluarkan PP No. 23/2005 dan Permendagri No 61/2007 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan pada BLU dimana semua Rumah Sakit pemerintah harus berubah statusnya menjadi BLU/BLUD. Aturan ini menjadi landasan hukum bagi RS pemerintah untuk lebih otonom dibidang keuangan. Dengan demikian, prinsip efisiensi harus menjadi bagian dari sistem manajemen. Ini juga menjadi starting ...
Baca SelengkapnyaDesiminasi Rekonsiliasi dan Verivikasi.... Penyusunan APBD di daerah harus disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah telah membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah dengan mewujudkan penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ...
Baca SelengkapnyaCopyright © 2018-2024 Info Bimtek dan Diklat Nasional, Jadwal Bimtek 2024. All rights reserved. Powered By Memo Indo Media